SUMBAWA BARAT || ONTV.CO.ID – Ketua Umum KP4S Sumbawa Barat, M. Syahril Amin (MSA), menanggapi ajakan aksi damai dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis di Pulau Lombok terkait perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Mantan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang dikenal gigih dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini menyampaikan pernyataan melalui media Ontv.co.id, mengapresiasi ajakan aksi damai tersebut.

Menurut MSA, perjuangan PPS bukan semata berbicara tentang aksi damai, melainkan sebuah upaya memperjuangkan hak politik masyarakat Pulau Sumbawa terhadap pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan saudara-saudara di Pulau Lombok, tetapi fokus utama perjuangan adalah meminta kejelasan atas janji pemerintah pusat terkait moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Lebih lanjut, MSA menjelaskan bahwa dalam proses moratorium tersebut terjadi ketidakadilan. Ia menyoroti bagaimana Papua, yang berada di urutan terakhir dalam daftar pemekaran, justru disetujui menjadi tiga provinsi sekaligus, sedangkan PPS yang berada di urutan pertama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih belum mendapatkan kepastian.

MSA menekankan bahwa ada dua jalur yang dapat digunakan untuk pengesahan PPS, yaitu melalui legislatif atau eksekutif. Ia merujuk pada pemekaran Papua yang dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan menyatakan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa menginginkan pendekatan serupa agar prosesnya lebih cepat.

Menanggapi keprihatinan yang disampaikan oleh aliansi aktivis Lombok Bersatu terkait perjuangan ini, MSA—didampingi Ketua Pelaksana Harian KP4S, Joy Agusty Lanang—menyatakan bahwa perjuangan mereka merupakan bentuk pengorbanan untuk mencapai keadilan.

KP4S telah merencanakan aksi yang akan berlangsung pada 26 hingga 29 Mei di Pelabuhan Poto Tano. MSA menegaskan bahwa aksi ini telah dipertimbangkan dengan matang dan akan tetap mengedepankan prinsip damai serta berkoordinasi dengan semua pihak. Ia memastikan kelancaran armada transportasi darat maupun laut serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban seluruh aktivitas masyarakat selama berlangsungnya aksi.

Aksi ini, menurut MSA, bukan sekadar tuntutan, tetapi sebuah momentum bersejarah bagi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah lama bersabar atas ketidakadilan yang mereka alami. Ia juga mempertanyakan mengapa Papua, yang berada di urutan terakhir dalam daftar pemekaran, disetujui menjadi tiga provinsi sekaligus, sementara PPS masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.

“PPS adalah harga mati,” tegas MSA, menutup pernyataannya.(Biro-KSB)