MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID – Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, menegaskan pihaknya siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk mengepung kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ultimatum ini ditujukan kepada Kejati NTB dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) agar segera menetapkan tersangka dan menahan oknum anggota DPRD NTB yang diduga terlibat dalam kasus korupsi “dana siluman” Pokir DPRD NTB tahun 2025.

Kasus Dana Siluman Pokir DPRD NTB

Kasus dugaan korupsi dana siluman ini disebut sudah bergulir cukup lama. Menurut Sasaka Nusantara, sekitar dua hingga tiga minggu lalu seharusnya sudah ada penetapan tersangka oleh penyidik Kejati NTB. Namun hingga kini, proses hukum dinilai mandek.

“Kejati NTB kami nilai mandul dan tidak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pimpinan dan anggota DPRD NTB serta jajaran pemerintah provinsi NTB,” tegas Lalu Ibnu Hajar.

Molornya Penetapan Tersangka

Sasaka Nusantara menilai lambannya penetapan tersangka membuka ruang konsolidasi bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelamatkan diri. Pasalnya, kasus ini melibatkan unsur legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DPRD NTB menyebut dana tersebut sebagai Pokir (Pokok Pikiran DPRD), sementara Gubernur NTB menyebutnya sebagai Dana Direktif Gubernur. Perbedaan istilah ini dinilai semakin memperkeruh transparansi penggunaan anggaran.

Ancaman Aksi Besar

Sasaka Nusantara menegaskan jika tidak ada progres hingga akhir November 2025, pihaknya bersama elemen masyarakat anti-korupsi akan menggelar aksi demonstrasi dan konsolidasi besar-besaran pada awal Desember 2025.

“Intinya kasus dana siluman ini harus tuntas tahun ini. Kejati NTB dan Kejagung RI tidak boleh memberikan ampunan bagi pelaku KKN,” pungkas Lalu Ibnu Hajar.

(den)