BANDUNG || ONTV.CO.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menggelar rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung industri perhotelan dan restoran yang terdampak oleh efisiensi anggaran.

“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” ujar Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 4 Juni 2025.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berpegang pada kebijakan efisiensi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh pejabat di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota harus tetap menggelar rapat di kantor masing-masing.

“Kami tetap meminta agar rapat dilakukan di kantor sebagai bentuk efisiensi. Anggaran yang digunakan untuk menyewa hotel lebih baik dialihkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata Dedi Mulyadi pada 12 Juni 2025.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih memiliki utang BPJS sekitar Rp 300 miliar. Selain itu, kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat masih memerlukan pendanaan yang cukup besar.

“Dengan efisiensi anggaran, kami bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran BPJS dan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan biaya besar. Jika kebijakan ini dijalankan dengan baik, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Dedi juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan pemerintahan tidak selalu harus dilakukan dalam forum rapat di hotel. Menurutnya, langkah efisiensi justru dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan penting yang sedang dihadapi.

“Seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai,” pungkasnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat, yang menilai bahwa efisiensi anggaran harus tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan.(Ns)