MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID — Isu dugaan praktik pembagian dana pokok-pokok pikiran (Pokir) secara tidak transparan di tubuh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuat ke publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa setiap anggota DPRD berpotensi menerima fee sebesar 15% dari total anggaran Pokir yang mencapai Rp2 miliar per anggota, atau setara dengan Rp300 juta.

Langkah Klarifikasi dari Legislator PDIP

Menanggapi isu tersebut, anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Abdul Rahim, menyatakan kesiapannya menjadi yang pertama diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH). Dalam keterangannya kepada ontv.co.id pada Senin (14/07/2025), ia dengan tegas mengatakan:

“Saya tidak pernah menerima uang dari sumber yang tidak jelas. Kalau harus klarifikasi, saya siap,” ujar Abdul Rahim, yang akrab disapa Bram.

Ia juga mengaku sangat terganggu dan tersinggung atas tudingan tersebut, serta menolak ancaman yang dilayangkan padanya untuk dilaporkan ke APH.

Respons Terhadap Pernyataan Najamuddin

Abdul Rahim turut merespons pernyataan mantan anggota DPRD NTB, Najamuddin, yang mengaku siap melaporkan kasus ini dan telah memiliki bukti serta daftar nama.

“Kalau memang ada data otentik, silakan laporkan. Biar isu ini terang benderang dan tidak hanya sebatas gosip politik,” tegas Bram.

Desakan kepada Pimpinan DPRD

Politisi PDIP itu juga meminta agar pimpinan DPRD NTB segera bersikap atas isu ini. Menurutnya, diam bukan pilihan karena kredibilitas lembaga sedang dipertaruhkan.

“Jangan sampai ulah segelintir anggota membuat citra lembaga tercemar dan kepercayaan rakyat menurun,” ujarnya.

Catatan Publik

Isu ini telah menyebar luas dan menjadi sorotan masyarakat NTB. Banyak yang berharap agar APH segera turun tangan dan menuntaskan dugaan ini secara transparan, demi menjaga integritas lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.

(Biro-KSB)