BANDUNG || ONTV.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan larangan bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk menggelar rapat di hotel. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat memanfaatkan fasilitas kantor yang sudah tersedia untuk kegiatan pemerintahan.

Larangan ini tetap diberlakukan meskipun pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran terkait penyelenggaraan kegiatan di luar kantor. Dedi Mulyadi menilai bahwa keputusan penting dalam pemerintahan tidak harus selalu dibuat melalui forum rapat formal di hotel, melainkan bisa dilakukan di ruang kerja masing-masing.

“Saya tetap meminta bupati dan wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor yang sudah ada, karena kantor sudah cukup untuk rapat,” ujar Dedi Mulyadi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan tidak esensial, seperti rapat di hotel, seharusnya dialihkan untuk menyelesaikan persoalan publik yang lebih mendesak, seperti tunggakan BPJS, infrastruktur, pendidikan, dan sanitasi lingkungan.

“Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien,” tegasnya.

Kebijakan ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan birokrat, yang menilai bahwa pemanfaatan kantor untuk rapat memang perlu lebih dioptimalkan guna mendukung efektivitas pemerintahan di Jawa Barat.(Ns)