ACEH BARAT || ONTV.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) resmi memulai coaching clinic perdana guna memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Media Center Diskominsa Aceh Barat dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus pada Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Data
Kepala Dinas Kominsa Aceh Barat, Erdian Mourny, membuka kegiatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Dinas, Edy Sofian, serta Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dedy Jefernal, ST, bersama jajaran.
“Coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan data sektoral, memastikan kesesuaian dengan prinsip SDI, serta memperkuat koordinasi antar-OPD dalam penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakaikan,” ujar Erdian.
Ia menegaskan bahwa komitmen seluruh OPD sangat penting demi terwujudnya Satu Data Indonesia di Aceh Barat. Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi akan menjadi landasan strategis dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Lima OPD Ikut Sesi Perdana
Pada sesi perdana ini, coaching clinic diikuti oleh lima OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kabid Persandian dan Statistik Diskominsa Aceh Barat, Dedy Jefernal, menjelaskan bahwa masing-masing OPD mendapat pendampingan teknis secara intensif. Pendampingan ini mencakup penyempurnaan mekanisme pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data, langsung dari narasumber berkompeten.
“Program coaching clinic ini direncanakan berlangsung dalam 12 kali pertemuan dan akan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” jelas Dedy.
Menuju Aceh Barat Satu Data
Diskominsa berharap, melalui program ini, Aceh Barat dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan Satu Data Indonesia secara optimal. Inisiatif ini dinilai krusial untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis data.
(Muhibbul)