LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID — Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, justru memicu keresahan di tengah masyarakat. Warga Desa Sakra, Kecamatan Sakra, mempertanyakan transparansi rekrutmen siswa dan pembangunan fasilitas SR yang dinilai minim sosialisasi dan terkesan dilakukan secara diam-diam.
Rekrutmen Tanpa Jejak Publik
Di tengah kritik terhadap sistem penerimaan siswa baru (SPMB) di sekolah reguler, Sekolah Rakyat justru dinilai lebih tertutup. Tidak ada pamflet, spanduk, atau pengumuman resmi yang terlihat di lingkungan sekitar.
“Kami tidak tahu siapa yang mendaftar, siapa panitianya, bahkan siapa kepala sekolah dan guru-gurunya,” ujar salah satu warga Sakra.
Target Siswa Tak Terlihat, Mekanisme Dipertanyakan
Program SR ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan terlantar. Namun, warga mengaku tidak mengetahui mekanisme seleksi, sumber data calon siswa, atau proses verifikasi.
“Seharusnya ini menjadi informasi terbuka, bukan seperti proyek rahasia,” tambah warga.
Pembangunan Gedung Eks Akper Sakra, Tanpa Informasi
Pembangunan SR di gedung eks Akademi Keperawatan (Akper) Sakra pun menuai tanda tanya. Tidak ada papan proyek, gambar rencana, atau informasi kontraktor yang terlihat. Warga sekitar merasa pembangunan dilakukan seperti “kerja siluman” yang tidak melibatkan partisipasi publik.
Pemerintah Klarifikasi: Proses Bertahap dan Terverifikasi
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, sebelumnya menjelaskan bahwa rekrutmen siswa dilakukan berdasarkan data desil 1 dan 2 dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH dan Dinsos. Tahap 1B di Lombok Timur menargetkan 125 siswa jenjang SMA, namun penetapan peserta masih menunggu SK Gubernur.
Konsep Boarding School, Tapi Minim Sosialisasi
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kurikulum karakter building dan fasilitas gratis. Meski konsepnya menjanjikan, warga menilai pelaksanaannya belum menyentuh aspek keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
(den)