LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID – Suara protes menggema dari masyarakat Lombok Timur yang merasa diperlakukan tak adil oleh Pemerintah Daerah. Ketidakpuasan itu mencuat saat tim Optimalisasi Pajak Daerah (Opjar) turun langsung ke rumah-rumah warga untuk menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Cara penagihan yang dinilai agresif dan meresahkan warga membuat publik gerah.
Salah satu warga, Rosmania (39), menghubungi redaksi ONTV siang ini, Kamis (10/7/2025), untuk menyuarakan keresahannya. Ia menyebut cara petugas mendatangi rumah-rumah warga beramai-ramai menyerupai gaya debt collector.
“Kami merasa seperti dikejar preman. Pajak langsung ditagih, tapi janji-janji pembangunan dari pemerintah, tak pernah digubris,” ungkap Rosmania penuh emosi.
Keluhan itu rupanya senada dengan perasaan banyak warga lain. Mereka menyoroti ketimpangan perlakuan pemerintah, yang dinilai sangat aktif dalam urusan pajak namun pasif terhadap kebutuhan rakyat. Beberapa warga bahkan mengaku tidak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), melainkan hanya diberikan kwitansi saat pembayaran.
“Mungkin karena kejar target PAD, tapi rakyat makin menjerit. Pajak naik, pelayanan tak jelas, dan tak ada transparansi soal anggaran,” tambah Rosmania yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan di Lotim.
Kekecewaan warga tak berhenti di soal pajak. Mereka juga menyoroti janji-janji politik yang tak kunjung ditepati: dari pembangunan infrastruktur hingga bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu. Prosedur pengajuan bansos pun dinilai berbelit dan mempersulit warga miskin. Bahkan, publik mendesak Pemda untuk bersikap tegas terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran oleh oknum pejabat.
“Kalau rakyat menagih hak harus demo dulu, itu pun sering diabaikan. Tapi kalau soal uang rakyat yang belum dibayar, langsung didatangi—cara preman!” keluh Ros dengan nada geram.
Saat ONTV mencoba menghubungi petugas pajak, baik lewat nomor pribadi maupun kantor, tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Hanya seorang pegawai honorer yang sempat merespons,
“Maaf Pak, saya tidak tahu, tidak berani berkomentar.”
(Biro-KSB)