INTERNASIONAL || ONTV.CO.ID — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menyatakan niatnya untuk menguasai penuh Jalur Gaza, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Fox News dan pernyataan publik menjelang rapat kabinet keamanan. Langkah ini disebut sebagai strategi untuk “menjamin keamanan Israel” dan “menyingkirkan Hamas sepenuhnya.”
“Kami bermaksud mengambil alih kendali Gaza untuk menjamin keamanan kami, menyingkirkan Hamas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan bagian dari Hamas atau pihak yang mengancam eksistensi Israel,”— Benjamin Netanyahu, 5 Agustus 2025
Operasi Militer dan Rencana Pendudukan Total
Rencana Netanyahu mencakup:
- Pendudukan penuh Jalur Gaza secara bertahap
- Relokasi sekitar satu juta warga Gaza ke wilayah selatan
- Penguasaan kamp pengungsi dan area yang diduga menyimpan sandera
- Penyerahan pemerintahan Gaza kepada pasukan Arab yang “bersahabat”
Meski Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat memerintah Gaza secara permanen, banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran hukum internasional.
Kecaman Internasional dan Perpecahan Internal
Rencana ini memicu gelombang protes dari berbagai negara dan lembaga internasional:
- PBB menyebutnya sebagai “konsekuensi bencana” bagi warga sipil
- Australia, Inggris, dan Rusia mendesak Israel untuk membatalkan rencana tersebut
- Wakil Menteri Luar Negeri RI, Armanatha Nasir, menegaskan bahwa langkah Netanyahu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan perdamaian
Bahkan di dalam negeri, Kepala Staf Militer Israel, Letjen Eyal Zamir, memperingatkan bahwa pendudukan penuh akan memperberat beban militer dan membahayakan para sandera.
Krisis Kemanusiaan Gaza Memburuk
Menurut laporan WHO, Juli 2025 menjadi bulan terburuk dalam hal malnutrisi anak-anak, dengan lebih dari 12.000 balita terdampak. PBB memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah Gaza kini berada di ambang kelaparan.***