SUMBAWA BARAT-NTB || ONTV.CO.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemkab KSB) secara resmi meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi izin ekspor tambang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Permintaan ini diajukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat telah disalurkan melalui surat resmi kepada Komisi XII DPR RI, yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menegaskan bahwa 80 persen pendapatan daerah Sumbawa Barat bersumber dari sektor tambang, sehingga penghentian ekspor konsentrat berpotensi menimbulkan dampak serius.

“Jika ekspor tidak segera dibuka, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 akan mengalami kontraksi tajam akibat hilangnya Dana Bagi Hasil (DBH),” ujar Kaharuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa 40 persen tenaga kerja lokal berisiko terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila operasional tambang terus terhambat. Selain itu, pelaku usaha lokal dan UMKM juga mulai merasakan dampak dari melemahnya perputaran ekonomi.

Permintaan relaksasi ini turut mendapat dukungan dari Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sebelumnya telah menyampaikan keprihatinannya atas kontraksi ekonomi NTB sebesar -1,47 persen pada kuartal I 2025. Tito bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk membuka peluang ekspor sementara sambil menunggu penyelesaian pembangunan smelter.

Langkah ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut keberlangsungan ekonomi daerah dan ribuan tenaga kerja. Pemerintah pusat kini dihadapkan pada dilema antara konsistensi kebijakan hilirisasi dan kebutuhan mendesak daerah untuk bertahan secara ekonomi.

(Biro-KSB)