Publik Pertanyakan Kemampuan Pemda Hingga Harus Gunakan CSR Untuk Paving Blok

KARAWANG || ONTV.CO.ID –  Pelaksanaan pembangunan paving blok di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang yang bersumber dari CSR, menjadi Sorotan bagi publik .

Pasalnya, Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dana CSR seharusnya lebih diarahkan pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memastikan manfaatnya tersalurkan secara tepat dan adil.

CSR perusahaan bisa disalurkan untuk kegiatan fisik tersebut. Terutama, di wilayah tempat masyarakat yang betul membutuhkan bangunan prasarana fisik agar manfaat dapat langsung dirasakan masyarakat dan kepentingan umum.

Namun, beberapa pihak menganggap dana CSR tidak tepat sasaran karena berdasarkan fakta, ada yang dialokasikan ke lingkungan Pemda.

Pembangunan Paving Blok di lingkungan Pemda Karawang terkesan sepihak sebab masih banyak bangunan intrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Karawang.

Muncul pertanyaan publik, ‘Apakah anggaran PUPR atau Pemda tidak cukup sehingga pembangunan paving blok harus dari CSR, kenapa tidak untuk kepentingan masyarakat luas dan bagaimana aturan kebijakan tersebut diambil, mengharuskan pembangunan dilingkungan pemda karawang?’

Terpisah, H. Rusman Kusnadi, Kepala Dinas PUPR ketika ditanya melalui pesan whatsap kaitan Keterlibatan dan kebijakan Realisasi pembangunan Paving Blok dilingkungan Pemda dari CSR mengatakan hal ini.

“Utk itu lebih jelasnya tanya ke Bappeda aja selaku pengelola CSR, Coba ke pa Nanang,” tuturnya.(04/11/2024)

Sementara itu, Nanang dari pihak Bappeda saat dikonfirmasi mengatakan bahwa CSR bisa diterapkan dimana saja.

“Kalau kita mengikuti regulasi yang ada pa, secara aturan boleh dimana saja diwilayah Kabupaten Karawang, baik di kantor/aset milik pemerintah maupun masyarakat, selama pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak,” jelasnya ke awak media.

Tentunya hal tersebut, menimbulkan pertanyaan publik. Pasalnya, masih banyak rumah yang rentan ambruk dan tidak layak huni, juga kebutuhan sarana prasarana infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan dan akses jalan masih perlu perhatian dan perbaikan.(wan)

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan