BANDUNG || ONTV.CO.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meninjau langsung program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Langkah ini diambil setelah muncul kritik terhadap kebijakan tersebut, yang dinilai perlu dikaji ulang.

Dilansir dari kompas.com, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bukan bentuk hukuman fisik, melainkan pendidikan karakter yang bertujuan membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab siswa.

“Daripada kita ribut-ribut, mari kita tangani bersama,” ujarnya, mengajak pihak-pihak yang menentang kebijakan ini untuk melihat langsung pelaksanaannya.

Komnas HAM sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan, bukan militer. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa keterlibatan TNI dalam pendidikan kewarganegaraan perlu ditinjau ulang.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana ini,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi mencontohkan bahwa keterlibatan militer dalam pendidikan bukan hal baru, seperti dalam pelatihan Paskibraka dan sekolah-sekolah berbasis militer. Ia juga memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan hak pendidikan formal selama mengikuti pembinaan di barak militer.

Program ini telah mendapat izin dari jajaran TNI dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi kenakalan remaja di Jawa Barat. Dengan adanya tinjauan dari Komnas HAM dan KPAI, diharapkan ada evaluasi lebih lanjut untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.