SIMALUNGUN-SUMUT || ONTV.CO.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat segera turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terkait sengketa tapal batas lahan konsesi di Kabupaten Simalungun.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, menegaskan bahwa keterlibatan langsung Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN sangat diperlukan untuk mengurai persoalan yang telah lama membelenggu masyarakat.
“Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan pertikaian antara PT TPL dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dan tanah masyarakat,” tegas Mangapul Purba.
Ia menekankan pentingnya penetapan tapal batas dan pengakuan atas tanah ulayat demi mencegah konflik berulang antara perusahaan dan masyarakat adat. Menurutnya, ketidakjelasan status lahan telah menjadi sumber ketegangan yang tak kunjung selesai.
Mangapul juga mengkritik sikap PT TPL yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai perusahaan seharusnya lebih terbuka, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis.
“Jika perusahaan terus arogan, tuntutan masyarakat agar operasional TPL ditutup bisa semakin menguat. Jangan biarkan PT TPL menjadi bom waktu bagi masyarakat adat,” tegas Mangapul, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut.
Konflik agraria antara PT TPL dan masyarakat adat di Simalungun telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. Desakan Fraksi PDI Perjuangan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret dan berpihak pada keadilan sosial.
(S.Hadi Purba Tambak)