JAKARTA || ONTV.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).

Dilansirndari merdeka.com, sebagai langkah awal, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang terdiri dari pimpinan serikat buruh di Indonesia. Dewan ini bertugas mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing.

“Saya ingin segera menghapus outsourcing, tetapi kita juga harus realistis dan menjaga kepentingan investor,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas, namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan investasi.

“Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja. Kita harus bekerja sama dengan para pengusaha,” tambahnya.

Menanggapi rencana ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imannuel Ebenezer, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait skema penghapusan outsourcing.

“Kalau itu sudah keputusan eksekutif, maka harus dilakukan. Kami akan melihat kajiannya terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mendesak agar revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 segera dilakukan. PP ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang selama ini menjadi polemik karena tidak mengatur secara rinci hak dan kewajiban pekerja outsourcing.

Dengan adanya rencana penghapusan outsourcing, diharapkan buruh mendapatkan perlindungan yang lebih baik serta kepastian kerja yang lebih stabil. Namun, pemerintah masih harus merumuskan strategi agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.***