Sepanjang 6 Km saluran air dari Kawasan Industri KIIC yang mengalir ke Kali Kalapa, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur mulai dinormalisasi, hal ini untuk mengantisipasi banjir akibat luapan kali tersebut.
Sejumlah alat berat terpantau diturunkan di beberapa titik, untuk mengeruk sedimentasi saluran yang menyebabkan kali menjadi sempit. Pekerjaan normalisasi ini mulai dikerjakan usai lebaran Idul Fitri kemarin.
“Dampak banjir juga menyebabkan sedimentasi dan saluran air semakin mengecil, air ini mengalir dari kawasan industri yang masuk ke Kalikalapa,” ujar Aep Syaefuloh.
Aep Syaefuloh menambahakan bahwa anggaran normalisasi Kalikalapa ini merupakan anggaran dari konsorsium beberapa perusahaan di kawasan industri seperti PT. KIIC, PT.KJIE, Pertiwi Lestari, Sandiego hills, sedana dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten, tidak menggunakan anggaran Pemda Karawang,” Tuturnya.
Aep berharap setelah normalisasi Kalikalapa ini, kawasan industri agar melakukan pemeliharaan Kalikalapa.
Pekerjaan normalisasi ini, sambung Wakil Bupati, sudah 70 persen selesai di hilir, tinggal 30 persen lagi normalisasi di hulu, yaitu di area kawasan industri.
Tak hanya satu titik, wakil bupati dan Kepala desa Wadas menyusuri langsung lokasi normalisasi Kali Kalapa di Wadas ini mulai dari hilir, yaitu di Kampung Budaya, hingga ke Kawasan Industri KIIC, didampingi Kabid pengairan PUPR dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Aep melanjutkan, untuk mengatasi banjir, maka perlu dibuatkan embung, sebagai area penampungan debit air akibat curah hujan besar.
“Selain normalisasi saluran air, ada beberapa jembatan yang sudah menutupi aliran air, sehingga perlu dibangun baru,” pungkasnya.
Diwaktu berbeda, Kades Wadas Telukjambe Timur, H. Junaedi, saat dikonfirmasi terkait adanya rencana LBH Advokasi Peduli Bangsa yang akan melaporkan terkait penggusuran di sungai Kalikalapa ke Komnas HAM, dirinya dengan santai menanggapi hal itu.
“Tolong pertimbangkan mana yg lebih penting, kepentingan pribadi apa masyarakat banyak yg harus di selamatkan” kata Jujun.
Menurut dia, mereka harusnya bisa membedakan kepentinga umum apa kepentingan seseorang.
“Pekerjaan ini, sudah mulai lagi, bahkan sudah mulai turun alat nya juga. Saya pernah ngobrol sama pengurus di situ (Kampung Budaya), emang orangnya begitu. Padahal waktu mau bangun saja, ga pernah ngomong kedesa” ungkapnya.
Padahal menurutnya, mereka itu harus nya bilang mau bangun dilokasi itu atau minimal ada laporan basa basi ke kantor desa, dan itu tidak pernah mereka lakukan.
“Intinya klu saya sih, bekerja demi menyelamatkan masyarakat saya.
Bukan pribadi yang saya pikirkan, yang saya pikirkan adalah masyarakat banyak” tegasnya.(rin)